Medan, 30/5 (indonesiaaltual.com) -Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan perkebunan dan industri kelapa sawit masih mengalami banyak masalah mulai kampanye negatif, perkebunan masuk di kawasan hutan, termasuk peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Kondisi industri perkebunan kelapa sawit saat ini sedang tidak baik-baik saja, baik di dalam maupun di luar negeri.Acara Indonesia Palm Oil’s Stakeholder (IPOS) Forum diharapkan bisa menjadi salah satu alat untuk mencari solusi menangani masalah yang dihadapi petani, pengusaha perkebunan/industri sawit dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah di sektor itu, ”
ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, di Medan, Kamis (30/5/2024).
Dia mengatakan itu dalam acara 9th Indonesia Palm Oil’s Stakeholder (IPOS) Forum di Santika Dyandra Hotel Medan.
Acara itu dihadiri Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Kapolda Sumut
Irjen Agung Setya Imam Effendi,
unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan pejabat Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian , Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), para pengusaha dan petani sawit dari sejumlah provinsi.
Eddy Martono menyebutkan, di luar negeri, minyak sawit Indonesia sedang dan terus menghadapi kampanye negatif dari berbagai pihak yang antisawit.
Sementara di dalam negeri, perkebunan sawit sedang menghadapi ancaman hukum antara lain menyangkut UU Cipta Karya terutama terkait Pasal 110 A dan B yang terkait dengan kawasan hutan.
Sebagian areal perkebunan sawit petani dan pengusaha dinyatakan masuk dalam kawasan hutan.
Termasuk masalah kemitraan dan fasilitas kebun sawit yang kerap menimbulkan konflik antara pengusaha sawit dan masyarakat.
Serta kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun yang mendorong maraknya aksi pencurian buah sawit dan peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Semua masalah ini perlu ditangani bersama. Harus ada kepastian hukum,” katanya.
Ketua Gapki Sumut, Timbas Prasad Ginting mengatakan, memang sangat diperlukan kepastian hukum dan regulasi yang jelas dalam perkebunan dan industri sawit baik di pusat maupun nasional.
“Semua stakeholder harus duduk, berbicara, merumuskan dan mengambil sikap yang mendukung perkembangan perkebunan dan industri sawit yang sudah terbukti meningkatkan perekonomian petani, rakyat, pengusaha dan tentunya memberi andil besar untuk pemerintah, ” katanya.
PJ Gubernur Sumut, Hassanudin mengatakan, Pemprov Sumut mendukung petani sawit untuk berkembang.
Salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan luasan kebun dalam PSR.
Acara IPOS Forum menampilkan pameran sejumlah perusahaan industri dan perkebunan sawit dan diskusi/seminar. (lis)
