Medan, 13/1 (indonesiaaktual.com) –
Pascabanjir Sumatra November 2025 menyadarkan semua tentang semakin perlunya memperkuat upaya penanganan lahan kritis dan tata kelola daerah aliran sungai (DAS).
Kementerian Kehutanan misalnya sudah menegaskan akan memperkuat penanganan lahan kritis dan tata kelola daerah aliran sungai (DAS) pascabencana banjir di Sumatra. Apalagi, cuaca dewasa ini memang sedang ekstrem.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, November 2025, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menangani banjir yang melanda berbagai daerah khususnya Sumatra yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat .
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025) terungkap ada sebanyak 218 titik banjir yang teridentifikasi pada 57 DAS.
Dengan fakta itu, kata Menhut, maka rehabilitasi lahan kritis menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Untuk merehabilitasi lahan kritis, pemerintah sendiri menyiapkan alokasi anggaran di 2026 sebesar Rp 29,07 miliar untuk tiga provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ada pun langkah reformasi tata kelola adalah mencakup digitalisasi satu peta kehutanan, termasuk pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) banjir.
Di rapat itu, Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui evaluasi kebijakan, percepatan rehabilitasi lahan kritis, penegakan hukum terhadap pelaku penyebab kerusakan hutan, serta peningkatan transparansi data.
//Rehabilitasi Tambang Emas Martabe//
Kalau pemerintah menjanjikan komitmen untuk peningkatan rehabilitasi maka sebenarnya kalau mau jujur, perusahaan di Sumut juga ikut menjalankan program rehabilitasi lahan sesuai tanggung jawab perusahaan.
Tambang Emas Martabe, PT Agincourt Resources (PTAR) misalnya berdasarkan data hingga tahun 2025, telah merehabilitasi lahan yang digarapnya.seluas 41,76 hektare.
Dari total luasan itu, seluas 2,44 hektare di antaranya direhabilitasi pada tahun 2025.
Dalam ekspose perusahaan itu sebelumnya, area rehabilitasi tersebar di sepanjang tanggul Tailings Storage Facility (TSF) serta berbagai titik kegiatan eksplorasi.
Tambang Emas Martabe kala itu mengklaim bahwa tujuan rehabilitasi site adalah untuk mengembalikan habitat hutan di kawasan yang terganggu ke kondisi yang sama seperti sebelum pengembangan proyek.
Hal itu secara khusus mencakup pemulihan habitat bagi spesies yang terancam punah seperti Orangutan Tapanuli.
PTAR juga berkomitmen untuk melaksanakan rehabilitasi progresif.
Yang artinya lahan direhabilitasi saat mulai tersedia. Teknik restorasi hutan tropis itupun kini sudah mapan.
Prosedur yang diterapkan di Tambang Emas Martabe serupa dengan yang terlihat di banyak tambang.
Mengutip dari Situs web PTAR, mengungkapkan perusahaan itu memiliki tim rehabilitasi penuh waktu dan fasilitas pembibitan (nursery) di site seluas 6.000 meter persegi untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi yang sedang berlangsung.
Sepanjang 2025, jumlah bibit pohon yang ditanam mencapai 16.111 bibit.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi, PTAR didampingi oleh Biodiversity Advisory Panel (BAP), panel independen yang dibentuk sejak 2019 untuk memberikan masukan ilmiah terkait pelestarian keanekaragaman hayati.
Atas rekomendasi BAP, PTAR meningkatkan efektivitas rehabilitasi melalui identifikasi intensif spesies tanaman lokal, perluasan kapasitas pembibitan, serta penerapan teknik simbiosis mikoriza guna meningkatkan keberhasilan dan kualitas penanaman. Seluruh proses itu dilakukan di bawah pengawasan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan satwa liar, Agincourt Resources turut membudidayakan rambutan hutan (Nephelium cuspidatum) di fasilitas persemaian atau nursery perusahaan. Bibit yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan pemulihan habitat. (lis)
