Balige, 4/7 (indonesiaaktual.com) -Indonesia menganut sistem perekonomian pancasila yang salah satunya menerapkan nilai Gotong Royong. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia salah satunya faktor ekstemal yaitu kondisi ekonomi global dimana, tensi geopolitik yang terjadi saat ini yaitu perang Iran Israel, perubahan iklim dan bencana alam dimana saat ini beberapa daerah mengalami musim kemarau, serta disrupsi rantai pasok global yang terjadi pada tahun 2019 sebagai dampak dari pendemi. Fluktuasi ekonomi juga dirasakan di kawasan pedesaan. Untuk merespon tantangan ini, pemerintah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program baru yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dibentuk sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerat aan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan arahan presiden tanggal 7 April 2025 pada acara Pangan Raya Padi Serentak di 14 Provinsi di Majalengka, Jawa Barat, diminta untuk mendirikan 80,000 Koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Presiden Prabowo Subianto, menekankan betapa pentingnya koperasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Ini merupakan sebagai bentuk tekad Presiden dalam menurunkan harga pangan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, cold storage/pengudangan dan logistik desa/kelurahan dengan mempertahankan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
Sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 agar mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/ kelurahan Merah Putih. Kementerian Keuangan mendapatkan mandat untuk menyusun kebijakan pendanaan dalam mendukung pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam Inpres 9 tahun 2025, presiden menginstruksikan untuk memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui alokasi kinerja dan atau alokasi insentif. Adapun rencana sumber pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Skema dan besaran pendanaan yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan modeling koperasi yang dipilih dalam musyawarah desa khusus. Model KDMP ada tiga yaitu membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada di desa, merevitalisasi koperasi tidak aktif di desa. KDMP milik Desa menjadi jalan agar Belanja APBDes dapat dialokasikan untuk KDMP melalui Musdes. Sumber pendanaan KDMP diputus kan melalui musyawarah desa khusus namun koperasi yang telah established dan mampu langsung beroperasi, da pat menjadi sumber utama pendanaan koperasi. Terdapat sekitar 68% desa belum memiliki koperasi sehingga memerlukan pendanaan dari sumber lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan seperti Dana Desa/APBDes untuk Opex dan Perbankan untuk Capex.
APBN digunakan untuk mendukung koperasi desa merah putih yang bersumber dari Bantuan Pemerintah/Belanja Hibah dari K/L misalnya bantuan Alsintan dari Kementan, program apotek desa dari Kemendes, Subsidi Bunga untuk Capital Expenditure yang akan meringankan beban bunga pinjaman Kopdes untuk pembelian aset produktif, Dukungan Pemberian KUR bersubsidi untuk Operating Expenditure, Bantuan Likuiditas untuk Himbara, jaminan atas pinjaman ke himbara dalam bentuk intercept Dana Desa (Credit Enhancement) untuk mendukung desa melakukan pembiayaan Capex, menjaga keuangan desa dan pembiayaan Himbara kredibel.
Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2025 bersamaan dengan Hari Koperasi Nasional. Dengan demikian Menteri Keuangan diinstruksikan untuk menyusun kebiajkan penyaluran sumber dana dari APBN TA 2025 sebagai modal awal pembentukan KPMD serta dapat menggunakan dana desa tahap II TA 2025.
Pada lingkup wilayah kerja KPPN Balige yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 753 desa. Per tanggal 13 Juni 2025 berdasarkan data dari https://merahputih.kop.id/jumlah KDMP pada Kabupaten Toba sebanyak 22 dari 244 desa, pada Kabupaten Tapanuli sebanyak 122 dari 252 desa, Kabupaten samosir 48 dari 134 desa, dan Kabupaten Humbang Hasundutan 129 dari 154 desa. Adapun total pagu dana desa tiap kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp193.023.433.000, Kabupaten Samosir sebesar Rp99.031.474.000, Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp123.976.416.000, dan Kabupaten Toba sebesar Rp173.257.260.000. Pada Tahun 2025, alokasi dana desa tidak mengalami efisiensi. Per tanggal 16 Juni 2025 KPPN Balige telah menyalurkan 100% dana desa tahap 1 yaitu sebesar Rp314.799.995.674 dimana kabupaten tapanuli Utara sebesar Rp 104.801.707.294, Kabupaten Samosir sebesar Rp 48.828.591.004, Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp 64.409.004.920, dan Kabupaten Toba sebesar Rp 96.760.692.456. Diharapkan desa dapat menggunakan sumber pendanaan dana desa dengan efektif, efisien, dan akuntabel khususnya untuk kepentingan pembentukan KDMP. KPPN Balige berkomitmen mendukung pembentukan, dan keberlangsungan KDMP melalui penyaluran dana desa dan sumber pendanaan lain yang berasal dari APBN. KPPN Balige akan terus berkoordinasi dengan Pemda atas kesuksesan pembentukan KDMP pada lingkup wilayah kerja KPPN Balige.
Penulis: Dinda Yunita Br Sinaga. (ril/lis)
