Medan, 25/2 (indonesiaaktual.com) – Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum terhadap PT Agincourt Resources (PT AR) dan perusahaan lain yang mendapat sanksi pencabutan izin operasional dengan tuduhan menyebabkan banjir di Sumatera Utara pada November 2025.
“Dengan status yang mengambang saat ini, timbul banyak kerugian. Bukan saja pada perusahaan, tetapi pada karyawan, kontraktor, pekerja, dan bahkan pemerintah,” ujarnya di Medan, Rabu (25/2/2026).
Di sisi perusahaan, dirugikan dari ketidakpastian hukum formal dan potensi sanksi finansial besar di tengah tiadanya pendapatan akibat produksi dihentikan. Belum lagi, kerugian dari kemungkinan protes atau gugatan dari mitra kerja di dalam dan luar negeri, termasuk yang menyangkut nama baik perusahaan.
“Situasi yang tidak pasti dan berkepanjangan hingga tiga bulan tentu sangat memberatkan perusahaan,” kata dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Bagi pekerja atau karyawan, situasi ketidakpastian membuat mereka belum bisa mengambil langkah apa pun. Padahal, kebutuhan uang untuk hidup sehari-hari, biaya sekolah anak, dan lainnya dipastikan terus menghantui karyawan, terutama di saat bulan puasa dan jelang Idulfitri.
“Ketidakpastian terhadap PT AR dan lainnya sudah mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu sangat mempertimbangkannya, ” ujar Wahyu.
Situasi ini dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah karyawan PT AR dan mitra kerja perusahaan mencapai 3.459 orang per akhir tahun 2024, berdasarkan Laporan Tahunan 2024 PT AR. Dari jumlah itu, sekitar 76 persen merupakan tenaga kerja lokal.
“Bayangkan membengkaknya jumlah pengangguran di Tapanuli Selatan dan sekitarnya kalau belum juga ada kepastian hukum perusahaan, ” ujar Wahyu.
Adapun, kerugian ke pemerintah adalah hilangnya pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Seperti diketahui, sebesar 5 persen saham PT AR dipegang PT Artha Nugraha Agung yang 70% sahamnya dimiliki PT Tapanuli Selatan Membangun dan 30% sahamnya dimiliki PT Pembangunan Prasarana Sumut.
“Secara keseluruhan, kerugian pemerintah yang dikhawatirkan adalah berkurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara maupun Indonesia secara keseluruhan dampak ketidakpastian hukum berusaha, ” katanya.
Apalagi, seperti yang juga diketahui, pencabutan izin perusahaan belum final secara administratif.
“Pencabutan izin operasional hanya lewat pengumuman, tanpa dokumen resmi, dan itu sangat riskan atas hilangnya kepercayaan investor,” ujar Wahyu.
Hingga saat ini belum ada penjelasan secara ilmiah dari pemerintah mengenai pelanggaran yang dilakukan PT AR dan 27 perusahaan lainnya.
Sementara itu, kajian dari Center for Analysis and Applying Geospatial Information (Cenago) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan banjir di Sumatera dipicu fenomena Siklon Tropis Senyar dengan anomali presipitasi yang sangat jarang terjadi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor dipicu curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar. Sementara, kapasitas sistem pengendalian banjir yang tersedia tidak dirancang untuk menahan skala peristiwa tersebut.
Hasil riset itu menyebutkan bahwa kontribusi perubahan tutupan lahan oleh sejumlah korporasi, seperti PT NSHE, PT AGR dan PT TBS relatif kecil dibanding skala faktor cuaca ekstrem yang terjadi.
Koordinator Tim Riset Cenago, Heri Andreas, mengatakan analisis perubahan tutupan lahan menunjukkan porsi alih fungsi lahan tiga korporasi terhadap luas DAS relatif kecil, yaitu PT AR sekitar 1,6 persen, PT TBS 0,4 persen dan PT NSHE 0,02 persen.
“Kalau secara kuantitatif kontribusi perubahan tutupan lahan yang dituduhkan relatif kecil, maka penetapan pertanggungjawaban mutlak atau strict liability terhadap pihak tertentu perlu ditinjau kembali demi objektivitas,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Februari 2026.
Selain identifikasi dan digitasi citra satelit untuk mengklasifikasikan tutupan lahan, Cenago juga menggabungkan data presipitasi BMKG dan NOAA Amerika Serikat, pendefinisian DAS dan sub-DAS, digital elevation model (DEM) serta data standar parameter hidrologi hidrolika.
Heri mengatakan hasil analisis pihaknya terhadap citra satelit resolusi tinggi menunjukkan banjir dipicu fenomena Siklon Tropis Senyar dengan anomali presipitasi yang sangat jarang terjadi. Curah hujan pada akhir November 2025 mencapai level ekstrem, yaitu 150-300 milimeter per hari sehingga sangat ekstrem.
“Model probabilitas kami menunjukkan ini masuk kategori R700 hingga R1000, artinya siklus kejadian sekali dalam 700 sampai 1.000 tahun. Angka ini melampaui standar mitigasi banjir yang umumnya dirancang hingga R50,” ujar Heri.
Dengan intensitas hujan yang melampaui standar mitigasi nasional itu, Cenago menilai bencana berada pada tingkat yang secara perencanaan melampaui kapasitas pengendalian banjir yang berlaku.
Pembahasan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion bertajuk “Memahami Root Cause Banjir Sumatera 2025 untuk Rekonsiliasi Konklusi Berbasis Keilmuan” yang digelar pada 18 Februari 2026 di Jakarta. FGD dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga serta organisasi profesi.
Akademisi ITB dari Kelompok Keahlian Geologi, Ahmad Imam Sadisun, mengatakan area longsor yang dipengaruhi hujan ekstrem masif terjadi pada zona Toba Tuff dengan kemiringan sangat curam yang banyak terdapat di hulu DAS Garoga dan hutan lindung.
Dari sisi geomorfologi, area tambang PT AR jauh posisinya dengan Desa Garoga dan berbeda sub-DAS sehingga dipastikan tidak berkontribusi terhadap banjir di sekitar desa. “Secara prinsip aliran, air tidak mungkin mengalir dari elevasi lebih rendah menuju wilayah lebih tinggi. Sedangkan PT TBS berada di luar DAS Garoga,” ujar Imam.
Simulasi banjir model hidrologi dan hidrolika dilakukan dengan berbagai skenario, termasuk skenario seluruh wilayah DAS berupa hutan, tambang dan lainnya.
Hasilnya menunjukkan PT AR tercatat berkontribusi 0,32 persen terhadap banjir atau penambahan runoff (air hujan yang tidak meresap ke tanah) sebesar 0,71 persen. PT NSHE tercatat hanya 0,05 persen dan 0,01 persen, PT TBS berkontribusi terhadap banjir 1,7 persen atau penambahan runoff sekitar 0,06 persen. (lis)
