Medan, 6/7 (indonesiaaktual.com) – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), subholding Gas Pertamina menggarap potensi CBM Tanjung Enim 9,7 TCF untuk memperkuat ketahanan energi nasional “PGN berkomitmen penuh dalam optimalisasi pemanfaatan potensi gas domestik guna mendukung penguatan ketahanan energi nasional. Untuk itu, PGN mencari sumber-sumber pasokan baru yang non-konvensional dengan melaksanakan beberapa program gasifikasi dari molekul-molekul gas dan juga sumber-sumber pasokan yang ada, “ujar
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto di Jakarta, Senin (7/7). Salah satu inisiatif yang tengah dilakukan PGN, katanya, adalah pemanfaatan Coalbed Methane (CBM) atau gas berbasis batubara yang dapat dimanfaatkan untuk dapat dijadikan gas methane dan menambah pasokan bagi PGN. Dia menyebutkan, bagi PGN, pengembangan CBM di Tanjung Enim berpotensi membuka ruang monetisasi sumber daya gas non-konvensional domestik yang selama ini belum optimal. Inisiatif itu juga dapat menjadi salah satu opsi diversifikasi pasokan gas domestik bagi PGN untuk mendukung kebutuhan industri dan pembangkit.
Berdasarkan data Ditjen Migas KESDM, potensi CBM di Tanjung Enim diperkirakan mencapai sekitar 9,7 TCF OGIP atau Original Gas in Place, dengan estimasi nilai potensi gas sekitar US$15,4 miliar. “PGN menegaskan kesiapan teknis maupun komersial melalui penyusunan skema pemanfaatan gas bumi yang ada, dengan target penyaluran yang diproyeksikan tumbuh secara bertahap mulai dari 1 MMSCFD hingga mencapai 25 MMSCFD, ” katanya. Arief K. Risdianto mengapresiasi dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terhadap upaya PGN dalam rangka penguatan gas bumi domestik dan mengurangi impor energi nasional. Terutama, katanya, memimpin solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di wilayah Pagardewa dan sekitarnya. Selain coal-bed methane (CBM), PGN juga mencoba meraih potensi pasokan dari biomethane yang bersumber dari limbah kelapa sawit dan Synthetic Natural Gas (SNG). Potensi pasokan dari ketiga sumber itu sangat besar di Sumatera Selatan.
Dalam upaya menjaga kestabilan pasokan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Sumatera Selatan, PGN melaksanakan pengembangan infrastruktur injection point. “Infrastruktur ini sebagai titik pengumpul gas, di mana gas yang bersumber dari tiga pasokan, baik dari coalbed methane, dari biomethane ataupun juga sumber lainnya akan dikumpulkan yang kemudian akan masukkan ke dalam pipa transmisi yang sudah ada,” ujar Arief. Integrasi infrastruktur berbasis pipeline dan non-pipeline menjadi kunci utama efektivitas penyerapan energi ini. Dengan rekam jejak yang solid serta portofolio infrastruktur gas bumi yang luas sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN siap menjalankan peran strategisnya sebagai jembatan utama antara titik sumber pasokan gas dengan masyarakat, dengan tetap tetap mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kendati kesiapan operasional, PGN menggarisbawahi bahwa percepatan proyek strategis ini membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder.
Oleh karena itu, PGN menilai dukungan dari KSP memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan agar koordinasi dapat berjalan lebih taktis dan efektif, serta selaras dengan peran masing-masing pihak serta tindak lanjut yang jelas di setiap lini. “PGN menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah. Dari wilayah Muara Enim dan Pagardewa, PGN bertekad menghadirkan solusi energi domestik yang bersih, andal, dan memberikan multiplier effect yang luas bagi masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian daerah,”ujar Arief. Dia menuturkan, pada Jumat (3/7/2026), PGN menerima kunjungan kerja dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof Dr Dudung Abdurachman beserta jajaran di Stasiun Penerima Gas (SPG) dan Stasiun Kompresor Gas (SKG) Pagardewa. Kunjungan tersebut turut dihadiri Kasdam II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr Drs H Edward Candra, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. Yulius, MSi., Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Jonidi, S, serta jajaran pemangku kepentingan terkait.
KSP hadir untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan secara efektif dan tepat sasaran, terutama program yang berkaitan erat dengan ketahanan energi, peningkatan kapasitas produksi domestik, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor energi. Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, percepatan proyek pengembangan pemanfaatan CBM menjadi perhatian bersama karena memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Menurut dia, meskipun masih terdapat sejumlah aspek administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), seluruh pihak telah menyepakati pentingnya percepatan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. KSP mendorong penyelesaian hambatan lintas sektor agar pengembangan Gas Metana Batubara dari wilayah Muara Enim itu dapat segera masuk tahap komersialisasi, dimana penyelesaian administrasi tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (lis)
