Medan, 24/9 (indonesiaaktual.com) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Ksdin Sumut) Firsal Dida Mutyara menegaskan kembali perlunya Pemerintah memberikan dukungan kuat dan kepastian hukum bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di daerah itu..
“Harus ada keberpihakan dan dukungan kuat dari pemerintah untuk dunia usaha untuk bisa bersama-sama menggerakkan perekonomian, ” katanya di Medan, Kamis (24/9).
Dia mengatakan itu pada sambutannya di Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 di Hotel Adimulia Medan.
Menurut Dida, panggilan akrab Firsal Dida Mutyara, salah satu persoalan yang harus diatasi pemerintah adalah tingginya biaya logistik hingga sekitar 30 persen dari komponen industri.
Kondisi itu membuat dunia usaha kesulitan di tengah daya beli yang juga lagi menurun termasuk secara global.
Tingginya biaya logistik, ujar dia, salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya jalan provinsi dan kabupaten , kota dan termasuk negara yang jelek.
Kondisi itu menimbulkan biaya logistik yang tinggi dan itu membuat biaya produksi yang tinggi pula.
Harga produksi yang tinggi membuat harga jual mahal dan hal tersebut membuat produk Sumut sulit bersaing dengan produk daerah lain di pasar.
“Masalah besarnya komponen biaya logistik atau hingga 30persenan di dalam harga produk perlu diatasi pemerintah,”katanya.
Dida mengingatkan perlunya pemerintah terus membenahi konektivitas dan berbagai persoalan distribusi yang selama ini membuat biaya produksi mahal.
“Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujar Dida yang saat ini dipercaya sebagai Konsul Kehormatan Belanda.
# Ketimpaangan Pembangunan #
Selain logistik, Dida menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang juga menjadi penyebab biaya produksi mahal dan ekonomi tidak bergerak maksimal.
Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dinilai masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur, sementara Pantai Barat masih menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas dan akses pasar.
Dida juga mendorong pemerintah dan termasuk dunia usaha mengurangi ketergantungan daerah terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan nilai tambah.
# Masalah UMKM #
Menurut Dida, persoalan lain yang perlu ditangani juga adalah akses pembiayaan bagi UMKM dan nelayan yang belum bankable.
Dia meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat, termasuk sektor perikanan dan kelautan.
Memasuki 2027, Dida meminta pemerintah memberikan kepastian investasi dan kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan.
“Mohon diberikan karpet merah untuk kami berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumut,”katanya.
# Pemprov Sumut Akui Peran Besar Dunia Usaha #
Gubernur Sumut yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dengan Kadin dan pelaku usaha ,katanya menjadi bagian penting dalam pembangunan.
“Pemerintah Provinsi Sumut tidak bisa berdiri sendiri dalam menggerakkan ekonomi. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya,”ujar Timur.
Timur menyebutkan, Pemprov Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas jalan dan transportasi karena menyadari sangat penting dalam mendorong ekonomi..
APBD Sumut saat ini yang sekitar Rp13,6 triliun, katanya, sekitar 40 persen dialokasikan untuk infrastruktur sebagai bagian dari mandatory spending.
“Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah membuat kolaborasi dengan dunia usaha dan sumber pembiayaan lainnya dirasakan sangat diperlukan, ” katanya.
Dia memberi contoh, salah satu perhatian Pemprov Sumut dalam penekanan biaya logistik adalah dengan memperkuat konektivitas dan distribusi material pembangunan di kawasan yang masih belum bagus seperti Kepulauan Nias.
Timur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas gudang logistik di kawasan pesisir untuk menyimpan material seperti semen, kayu dan besi sehingga lonjakan harga bisa ditekan.
Pemerintah daerah setempat, ujar dia, 1telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Adapun pembiayaannya dapat bersumber dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), CSR maupun pihak ketiga.
Timur juga menekankan pentingnya memperkuat rantai logistik dari sentra produksi hingga Pelabuhan Belawan. Menurutnya, komoditas seperti CPO dan hasil pertanian serta perkebunan dari berbagai daerah harus dapat dikirim secara cepat dan efisien sehingga tidak mengalami penurunan nilai akibat lamanya proses distribusi
Ia juga mendorong dunia usaha memanfaatkan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), serta penguatan konektivitas Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol hingga Aceh dan koneksinya dengan Pelabuhan Belawan.
Timur menegaskan pemerintah dan dunia usaha harus berjalan bersama agar potensi ekonomi Sumut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dia menegaskan, tanpa pengusaha, pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan, sehingga perlu kerja sama terus seperti dengan Kadin.
Acara Rapimprov Kadin Sumut 2026 itu dihadiri berbagai kalangan termasuk asosiasi seperti Gapki, AEKI dan REI dan Konsul Kehormatan Korea, Parlindungan Purba
Rapimprov Kadin Sumut dengan Tam Memperkuat Konektivitas Daya Saing Daerah, (sub tema Akselerasi Dunia Usaha & Industri Untuk Kemandirian Menuju Sumut Naik Kelas'” Itu semakin seru dengan adanya dialog membahas perekonomian Sumut dengan nara sumber BPS, Kadin, Pemprov Sumut dan Pelindo. (lis)
