Medan, 6/10 (Indonesia aktual.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai merah yang melonjak tajam.
“Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di Sumut harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setdap Provinsi Sumut, Evan Botung Daulay di Medan, Selasa (6/10).
Dia mengatakan itu dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut.
Langkah strategis itu diharapkan bisa menekan harga cabai dan menjaga stabilitas inflasi daerah.
Dia menyebutkan, produksi cabai Sumut mengalami surplus.
Tetapi karena arus pasokan ke luar daerah cukup besar, maka peredarannya di Sumut tertekan sehingga menimbulkan kenaikan harga.
“Secara data produksi, Sumut sebenarnya surplus. Namun, ada anomali dimana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi seperti Kabupaten Batubara justru banyak keluar daerah Sumut,” ujarnya.
Hal itu terungkap dari data di kabupaten Batubara yang baru panen raya cabai, namun inflasinya dari komoditas itu justru tinggi.
“Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan.
Menurut data, kata Evan, cabai dari Sumut terbanyak dijual ke Provinsi Riau dan Aceh.
“Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumut harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujar Evan.
Selain membuat komitmen untuk mengamankan pasokan daerah, Pemprov Sumut juga melakukan sejumlah langkah konkret untuk menjaga stabilitas stok pangan dan harga cabai di pasaran.
Langkah pertama dilakukan dengan menyerap hasil panen cabai dari petani lokal.
Pemprov Sumut melalui BUMD, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerja sama dengan mitra langsung menyerap dan membeli hasil panen cabai dari petani lokal. “Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih, pasar MMTC untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal,” ujar Evan.
Langkah kedua, Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) berkolaborasi mengedukasi serta mengatur jadwal masa tanam cabai ke para gabungan kelompok tani.
“Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,”ujarnya.
Selain dua langkah tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan dukungan berupa subsidi ongkos angkut transportasi untuk menekan biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke pasar konsumen.
Pemprov Sumut juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara serentak di kabupaten/kota.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,”ujar Evan.
Melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut terus menjaga kelancaran rantai distribusi cabai agar ketersediaan pasokan terjamin dan harga pangan tetap terjangkau.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, agar inflasi tidak tinggi,” ujar Evan. (lis)
