Medan, 10/10 (indonesiaaktual.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat realisasi 15.011 unit program bedah rumah pada 2026 melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terealisasi secara optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut,Timur Tumanggor di Medan, Jumat (9/10) mengatakan, program bedah rumah merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PKP atas perhatian khusus yang diberikan kepada Sumut melalui program tersebut.
Untuk mempercepat realisasi program, Pemprov Sumut akan segera berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota.
Koordinasi tersebut diperlukan karena pelaksanaan program nasional ini tersebar di berbagai daerah dan membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikannya saat meneria kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Ruang Kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan, Sumut mendapat alokasi 15.011 unit program bedah rumah pada 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 3.411 unit di kawasan permukiman, 4.505 unit di perkotaan, dan 7.065 unit di pedesaan.
“Pada tahun 2025 Sumut mendapat alokasi program bedah rumah 1.982 unit. Naik 13.029 unit atau 657 persen tahun 2026,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diterima Kementerian PKP, sebanyak 9.068 unit dari total alokasi 15.011 unit telah masuk dalam proses pendataan dan verifikasi. Sementara itu, unit lainnya masih memerlukan dukungan Pemprov Sumut untuk mempercepat realisasi program yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
“Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu,” ujarnya.
Sri Haryati menjelaskan, setiap penerima bantuan memperoleh dana sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Selain membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni, program itu juga diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (lis)
