Medan, 12/10 (indonesiaaktual.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat realisasi program bedah rumah tahun 2026.
“Dengan alokasi bantuan mencapai 15.011 unit, program itu diharapkan mampu memperluas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor di Medan, Senin (12/10).
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Monitoring Progres Program Bedah Rumah, di Ruang Rapat I, Lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan,
Timur menjelaskan, alokasi bantuan bedah rumah untuk Sumut pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, Sumut memperoleh alokasi sekitar 1.900 unit, sedangkan tahun ini melonjak menjadi 15.011 unit.
Peningkatan tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas penanganan RTLH di Sumut.
“Peningkatan alokasi itu menjadi peluang besar untuk penanganan RTLH di Sumut. Baru tahun ini alokasinya cukup besar, dari 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026. Karena itu, diperlukan dukungan serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota agar program ini dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun,” ujarnya.
Timur menegaskan, pemerintah kabupaten/kota perlu segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan administrasi, termasuk melengkapi berita acara calon penerima bantuan dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan terhindar dari keterlambatan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, Rizaldi Andi Atjo, menjelaskan, bantuan bedah rumah diberikan dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit. Dana tersebut terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Menurut Rizaldi, dukungan pemerintah kabupaten/kota, khususnya melalui perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, sangat diperlukan untuk memastikan kelengkapan data serta dokumen calon penerima bantuan.
Dia menjelaskan, sejumlah tahapan yang harus segera dituntaskan meliputi pemenuhan dokumen persyaratan, penyusunan dokumen kebutuhan anggaran, penetapan penerima bantuan, hingga penerbitan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizaldi juga mengungkapkan, alokasi bantuan bedah rumah untuk Sumut pada 2026 meningkat sekitar 657% dibandingkan tahun 2025, yakni dari 1.900 unit menjadi 15.011 unit.
Peningkatan itu membutuhkan kesiapan dan sinergi seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, Rizaldi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menghimpun masukan untuk merumuskan solusi bersama.
Hasil evaluasi, katanya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program pada 2026 sekaligus mendukung perencanaan program tahun 2027.
*Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta semangat gotong royong, diharapkan dapat mendukung kelancaran program bedah rumah di Sumut agar tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran balai dan satuan kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) wilayah Sumut para bupati dan wakil bupati, serta kepala dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dari kabupaten/kota se-Sumut. (lis)
