Medan, 25/10 (indonesiaaktual.com) – Demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai pemilihan umum dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga harus menjamin hak masyarakat atas ruang hidup yang aman, lingkungan yang lestari, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan bersama.
Ketika hutan rusak, wilayah adat terancam, dan suara warga tersisih dalam pengambilan keputusan, persoalannya bukan lagi semata-mata krisis lingkungan, melainkan juga menyangkut kualitas demokrasi dan keadilan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Deklarasi Makassar Lintas Iman demi Demokrasi yang Berkeadaban Ekologis, yang lahir dari Seminar Agama-Agama (SAA) ke-40 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 20–23 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Mengusung tema “Merawat Demokrasi, Menegakkan Keadilan Ekologis: Panggilan Bersama Agama-Agama bagi Indonesia yang Damai”, forum yang mempertemukan tokoh lintas iman, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan komunitas keagamaan itu menyoroti eratnya hubungan antara krisis ekologis, ketimpangan sosial, tata kelola sumber daya alam, dan perdamaian.
Kerusakan lingkungan tidak terjadi dalam ruang hampa. Keputusan politik dan ekonomi menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang menikmati hasil pembangunan, serta kelompok mana yang harus menanggung dampak kerusakan.
Ketika kepentingan ekonomi mengabaikan keselamatan ekosistem dan hak masyarakat, ketidakadilan ekologis berisiko memperlebar kesenjangan sekaligus memicu konflik sosial.
Dari perspektif Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, perlindungan hutan tidak bisa berhenti pada kampanye konservasi atau ajakan mengubah perilaku individu.
Upaya menjaga ekosistem perlu disertai pembenahan tata kelola, penegakan hukum, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat yang selama ini menjaga ruang hidupnya.
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menekankan bahwa komunitas agama memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan ekologis.
Nilai-nilai iman perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi hutan, membela masyarakat yang ruang hidupnya terancam, dan memastikan kebijakan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan kehidupan.
*Merawat hutan bukan hanya urusan konservasi, melainkan juga perjuangan menegakkan keadilan. Ketika ruang hidup masyarakat terancam, suara warga diabaikan, dan kerusakan lingkungan dibiarkan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak, kita sedang menghadapi persoalan demokrasi. Komunitas iman harus hadir, bersuara, dan bekerja bersama untuk memastikan pembangunan melindungi kehidupan, bukan justru menghancurkannya,” ujar Hening.
Dia menambahkan, gerakan lintas iman perlu memperkuat kolaborasi untuk mengawal kebijakan publik, memperluas pendidikan ekologis, serta mendorong penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.
“Jangan sampai kita hanya mengajak masyarakat menjaga lingkungan, tetapi mengabaikan kebijakan dan praktik ekonomi yang menjadi penyebab kerusakan. Perubahan perilaku penting, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola, transparansi perizinan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat,”katanya.
Menjaga hutan, katanya, berarti menjaga kehidupan, martabat manusia, dan masa depan generasi mendatang.
#Demokrasi Harus Berpihak pada Kehidupan#
Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F Manuputty, dalam materi yang disiapkan untuk SAA ke-40 menguraikan hubungan antara krisis demokrasi dan ketidakadilan ekologis.
Ketika keputusan mengenai tanah, hutan, dan laut, ujar dia, didominasi segelintir kepentingan, ruang partisipasi masyarakat menyempit.
Pada saat bersamaan, katanya, kerusakan lingkungan memperdalam ketimpangan dan dapat memicu konflik sosial.
Demokrasi, dalam perspektif tersebut, harus memberi ruang bagi masyarakat terdampak untuk ikut menentukan masa depan ruang hidupnya. Kelestarian hutan, sungai, laut, serta kepentingan generasi mendatang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pembangunan.
Persoalan itu semakin penting ketika eksploitasi sumber daya alam dibenarkan atas nama pertumbuhan ekonomi atau transisi energi.
Diskusi mengenai pertambangan nikel, termasuk ancamannya terhadap Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengingatkan bahwa agenda energi bersih tidak otomatis menjamin keadilan ekologis. Tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, pembangunan industri tetap berisiko menimbulkan tekanan terhadap ekosistem dan masyarakat lokal.
Dalam materi presentasinya, Savic Ali, tokoh Nahdlatul Ulama, turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam.
Kegiatan ekstraktif perlu ditinjau secara cermat agar tidak mengorbankan hutan, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
#Masyarakat Adat Bukan Penonton Pembangunan#
Deklarasi Makassar memuat lima agenda utama, yakni perlindungan ekosistem dan ruang hidup; pembenahan tata kelola pembangunan dan industri ekstraktif, penguatan demokrasi yang berintegritas dan berkeadaban ekologis; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta komunitas lokal; dan penguatan gerakan profetis agama-agama serta solidaritas lintas iman.
Para peserta mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bencana nasional, mengusut dan menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pembakaran, serta memberlakukan moratorium izin usaha ekstraktif yang terindikasi menyebabkan kerusakan lingkungan sampai tata kelola yang melindungi hak asasi manusia dan keanekaragaman hayati terwujud.
Deklarasi tersebut juga mendesak lembaga legislatif segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pengakuan hak atas wilayah adat, tanah, hutan, air, sumber penghidupan, identitas, dan kebudayaan harus disertai perlindungan dari perampasan wilayah serta kriminalisasi.
Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup masyarakat adat.
Prinsip ini menegaskan pentingnya informasi yang memadai dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan secara bebas sebelum kebijakan atau kegiatan yang berdampak terhadap wilayah mereka dijalankan.
Bagi gerakan lintas iman, perlindungan masyarakat adat sekaligus berarti menghormati pengetahuan lokal yang selama ini berperan dalam menjaga hutan dan ekosistem. Masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan pemegang hak dan subjek utama dalam menentukan masa depan wilayahnya.
#Krisis Ekologis Juga Krisis Moral#
Perspektif moral turut muncul dalam materi teologi Khonghucu yang disampaikan Js Ruysya Supit, Wakil Sekretaris Dewan Rohaniwan DPP MATAKIN. Gagasan Tian Di Ren menekankan harmoni antara Tuhan, bumi, dan manusia sebagai landasan kehidupan yang seimbang.
Perspektif tersebut menempatkan krisis ekologis sebagai persoalan moral dan harmoni.
Hubungan manusia dengan alam perlu dibangun atas dasar kebajikan, tanggung jawab, dan kesadaran untuk menjaga keseimbangan kehidupan, bukan semata-mata keinginan mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya.
Deklarasi Makassar mengajak komunitas iman menerjemahkan nilai keadilan, perdamaian, tanggung jawab terhadap ciptaan, dan solidaritas ke dalam tindakan nyata.
Pendidikan ekologi dan politik, pendampingan masyarakat terdampak, penghargaan terhadap kearifan lokal, serta advokasi independen menjadi bagian dari kerja bersama tersebut.
Bagi IRI Indonesia, momentum Makassar perlu diteruskan melalui kolaborasi lintas iman yang konsisten untuk mengawal kebijakan publik, memperkuat suara masyarakat, dan mendorong perlindungan hutan.
Sejalan dengan kampanye No Forests, No Future, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan dan masa depan bersama.
Demokrasi yang berkeadaban ekologis pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi kehidupan.
Ketika hutan terjaga, hak masyarakat dihormati, dan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan, demokrasi memiliki makna nyata bagi generasi sekarang dan mendatang. (lis)
