Medan, 29/10 (indonesiaaktual.com) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti
tantangan besar perkelapa sawitan nasional khususnya pada tahun – tahun mendatang, mulai dari ancaman penurunan produksi akibat El Nino dan dampak berbagai kebijakan dalam dan luar negeri.
“Tantangan cukup besar di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri, ancaman penurunan produksi, serta persaingan pasar global, ” ujar Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono di Medan, Kamis (29/10).
Dia mengatakan itu dalam Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) ke-11 bertema “Kemana Arah Transformasi Distribusi Sawit Nasional”.
Menurut dia, permasalahan sawit nasional harus diatasi agar Indonesia tetap bisa mendapatkan devisa, perekonomian rakyat meningkat, dan kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi.
“Percepatan PSR (peremajaan sawit rakyat) untuk peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan perkelapasawitan nasional tersebut,” ujar Eddy Martono di acara itu yang dihadiri 500 peserta lebih dari berbagai kalangan.
Dia menegaskan, Indonesia tidak hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen utama komoditas tersebut.
Oleh karena itu, katanya, keberlangsungan industri sawit perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor.
Eddy menyebutkan, sekitar 16 juta orang bekerja di industri kelapa sawit.
Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara sehingga berbagai persoalan yang dihadapi perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membahayakan industri sawit kita. Kita harus bersama-sama memperbaiki berbagai persoalan yang ada dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian GAPKI adalah percepatan PSR.
Eddy menyebutkan, perkebunan sawit rakyat mencakup sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit Indonesia.
Namun, petani masih menghadapi kendala dalam mengakses program PSR, mulai dari persoalan legalitas lahan hingga proses administrasi dan birokrasi.
Menurut dia, kendala tersebut harus disederhanakan agar petani lebih mudah mengikuti program peremajaan.
Dia juga mendorong perusahaan anggota GAPKI untuk memperkuat kemitraan dengan petani guna mempercepat peremajaan kebun yang sudah tidak produktif.
“PSR sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Kami berharap seluruh anggota GAPKI dapat bermitra dengan petani dan membantu mempercepat pelaksanaan PSR. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani juga harus dipermudah,” katanya.
#Produksi Sawit#
Eddy menyebutkan, keseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak sawit nasional harus dijaga.
Dia mengatakan, kebutuhan dalam negeri terus meningkat, terutama untuk pangan dan energi seiring dengan pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel.
Sementara di sisi lain, produksi sawit berpotensi menghadapi tekanan akibat faktor cuaca. Berdasarkan perkiraan GAPKIdampak El Nino berpotensi menurunkan produksi minyak sawit Indonesia pada 2027 sekitar 2 juta hingga 3 juta ton.
“Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas perkebunan, termasuk percepatan PSR,” katanya.
Peningkatan kebutuhan dalam negeri dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.
#Perkuat Tata Kelola#
Selain produktivitas, Eddy menekankan pentingnya memperkuat tata kelola industri sawit.
Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan posisinya sebagai produsen terbesar, tetapi juga harus menjaga kepercayaan pasar internasional.
Dia mengingatkan bahwa minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati di pasar global.
Jika pasokan Indonesia terganggu atau kebijakan ekspor menimbulkan ketidakpastian, negara konsumen berpotensi mencari sumber pasokan maupun minyak nabati alternatif.
“Karena itu, menjaga daya saing ekspor menjadi bagian penting dalam transformasi industri sawit nasional, ” katanya.
Eddy juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.
“Pengembangan industri hilir dinilai dapat mendorong investasi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia,” tegasnya.
Namun, pengembangan hilirisasi harus diiringi peningkatan produktivitas di sektor hulu.
Ketersediaan bahan baku yang cukup menjadi faktor penting agar industri pengolahan dapat berkembang tanpa mengabaikan kebutuhan pangan dan energi nasional.
Ketua GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan, forum itu menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas persoalan dan arah kebijakan industri sawit, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut Timbas, forum yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dari kalangan petani, perusahaan, regulator, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, serta pelaku industri kelapa sawit lainnya.
“IPOS Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan industri kelapa sawit,” ujarnya.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi percepatan peremajaan kelapa sawit, transformasi tata kelola industri, peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengelolaan industri, kebijakan ekspor, serta inovasi di sektor kelapa sawit.
Timbas menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), serta berbagai lembaga dan komunitas yang mendukung penyelenggaraan forum tersebut.
Melalui IPOS Forum ke-11, GAPKI berharap diskusi antara pemerintah, perusahaan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan serta langkah konkret untuk memperkuat industri kelapa sawit nasional di tengah tantangan produksi, kebutuhan domestik, dan persaingan pasar global.
Sementara itu, perwakilan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih, menyebut luas perkebunan sawit Indonesia mencapai sekitar 16,83 juta hektare dan memasok lebih dari 55% kebutuhan minyak sawit dunia. Besarnya kontribusi tersebut, menurut dia, harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, peningkatan produktivitas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Peningkatan produktivitas juga menjadi fondasi utama transformasi industri, terutama melalui percepatan PSR.
Untuk itu, Togu mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis terkait dan DPR, memperkuat sinergi dalam mendukung program peremajaan serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi petani.
Togu mengapresiasi GAPKI Cabang Sumatera Utara, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara, serta komunitas pencinta kelapa sawit yang konsisten menyelenggarakan forum tersebut.
Menurut dia, Sumut memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan industri sawit Indonesia.
Oleh karena itu, katanya, forum itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat daya saing industri. (lis)
