Oleh : Hannida Fatmi Nasution
DANA Alokasi Khusus Fisik atau DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Pendanaan DAK Fisik bersumber dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah. Bertujuan untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah atau pemerintah daerah.
Sesuai ketentuan saat ini, penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. KPPN adalah kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah. KPPN bertanggung jawab menyalurkan dana APBN salah satunya penyaluran DAK Fisik.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
DAK Fisik sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi, yang terdiri dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dancpemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi.
Proses pengalokasian DAK Fisik sebagaimana TKD lainnya melalui tahapan perencanaan level pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementrian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga terkait.
Pada level ini, disusun dan disepakati rancangan tema/bidang/sub bidang beserta indikator daerah prioritas.
Setelah disepakati, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian usulan DAK Fisik kepada Kepala Daerah, yang selanjutnya Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik dimaksud. Pada tahap penyaluran, setelah ditetapkan Rencana Kegiatan (RK) oleh Kementerian/Lembaga terkait maka pihak Pemerintah Daerah mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ke KPPN antara lain berupa perda APBD tahun berjalan, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik, Laporan Hasil Reviu APIP dan Laporan sisa DAK Fisik tahun sebelumnya serta rencana kegiatan yang telah disetujui K/L teknis.
Sejak tahun 2017 KPPN Balige mendapatkan amanah untuk menyalurkan DAK Fisik,.Pada tahun 2024 ini, sesuai dengan PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan senilai Rp509,59 miliar bagi 4 Kabupaten, yaitu Toba, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Sampai dengan bulan Mei 2024, KPPN Balige baru menyalurkan DAK Fisik tahap I bidang jalan sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Tematik penguatan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara senilai Rp6,28 miliar atau 1,23% dari total pagu penyaluran.
Pada tahun 2023 sendiri, DAK Fisik yang disalurkan KPPN Balige sebesar Rp407,7 Miliar atau 89,9% dari pagu penyaluran Rp448,6 Miliar bagi 4 Kabupaten yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Jalan, Kesehatan dan KB, Air minum, Irigasi, Sanitasi, Pertanian, Pariwisata, dan UMKM. Tidak sepenuhnya total pagu tersalurkan akibat terjadi beberapa kendala di antaranya gagal salur akibat permasalahan proses pembebasan lahan.
Tahun 2023, beberapa capaian pembangunan layanan publik telah dibangun, beberapa diantaranya, Kabupaten Tapanuli Utara telah membangun salah satu pelayanan publik yang bersumber dari DAK Fisik di bidang pariwisata yaitu Tempat Wisata Salib Kasih Tapanuli Utara.
Bidang kesehatan, pengadaan alat kesehatan bagi RSUD Tarutung Tapanuli Utara, Pembangunan jaringan irigasi di Desa Silimbat Samosir, Pengadaan peralatan tekhnologi informasi dan komunikasi (TIK) pada SD Negeri Hutagurgur Humbang Hasundutan, dan pembangunan tangki septik skala individual perdesaan pada 10 desa di Kabupaten Toba.
Setiap tahunnya DAK Fisik dialokasi oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori derah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.
Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik agar secara efektif rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai.
Tujuan penyaluran DAK Fisik ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur di tingkat daerah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan memberikan dana tambahan kepada daerah-daerah tertentu, pemerintah pusat dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Selain itu pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, pembangunan jalan baru dapat memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sementara pembangunan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Pemerintah daerah semakin dapat memperkuat kapasitas institusi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan efektif.
Efek multiplier pembangunan fisik ini juga diharapkan akan memberikan dampak terhadap stimulus ekonomi di tingkat regional, dengan penciptaan lapangan kerja lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. ***
Penulis adalah Kepala Seksi Bank KPPN Balige
