Tanjung Balai, 29/12/2023 (indonesiaaktual.com) – Plt. Kepala KPPN Tanjung Balai, Warid Sudarwanto menyampaikan press release APBN periode November 2023. Dari sisi penyerapan, hingga akhir November 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Balai sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp3.365,42M atau sebesar 92,01% dari pagu dan tumbuh sebesar 5,63% dari tahun lalu.
Dari sisi penerimaan, target penerimaan perpajakan 2023 untuk wilayah kerja KPPN Tanjung Balai yang diakomodir oleh KPP Pratama Kisaran adalah sebesar Rp1.136M.
Hingga akhir November, realisasi penerimaan perpajakan sudah menyentuh angka 94,16% atau sebesar Rp1.069M.
Penerimaan pada wilayah kerja KPPN Tanjung Balai, yakni Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan dan Kab. Batu Bara, masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan kendaraan, administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib, pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan.
Secara proporsi, Warid menjelaskan bahwa alokasi pagu yang dikelola KPPN Tanjung Balai terdiri dari 83,1% belanja TKD, 8,8% belanja pegawai, 7,6% belanja barang, dan 0,6% belanja modal.
Dari rincian tersebut, belanja TKD telah terealisasi sebesar Rp3.038,31 M, belanja pegawai sebesar 320,90 M, belanja barang sebesar 277,01 M, dan belanja modal 21,32 M.
Lebih lanjut Warid menjelaskan rincian dari realisasi belanja di wilayah kerja KPPN Tanjung Balai, dimana belanja pegawai tumbuh 11,46%, belanja barang tumbuh 13,21%, dan belanja TKD tumbuh 10,31%. Namun untuk belanja modal menurun sebesar 13,55%.
Berdasarkan bagian anggaran, selain Bendahara Umum Negara (999) yang menyalurkan dana TKD, Warid menyampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (060) memiliki jumlah pagu terbesar, yaitu Rp160 M, dan telah terealisasi 92,31% sampai akhir November.
Di urutan kedua jumlah pagu terbesar adalah Kementerian Agama (025) dengan pagu sebesar Rp142 M dan sudah terealisasi sebanyak 93,71%. Pada urutan ketiga terdapat KPU (076) dengan pagu sebesar Rp82 M dan sudah terealisasi mencapai 81,02%.
Sedangkan berdasarkan persentase realisasi per akhir November, bagian anggaran dengan realisasi tertinggi adalah BPS (054) dengan realisasi 94,08% dan pagu sebesar Rp28 M.
Warid juga menyampaikan realisasi Dana TKD yang disalurkan KPPN Tanjung Balai di Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, dan Kota Tanjung Balai. Secara berturut-turut, pagu dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Desa, Dana Insentif, dan Dana Otonomi Khusus (DDIOK) adalah Rp1.988 M, Rp720 M, dan Rp321 M. Per akhir November, realisasi dari DTU sudah mencapai 94,62%, DTK sebesar 87,30%, dan DDIOK sebesar 97,18%.
Di akhir pernyataan ini, beliau juga menyoroti penyampaian capaian output bulan November tahun 2023, bahwa batas akhir penyampaian ke KPPN Tanjung Balai adalah tanggal 7 Desember 2023.
Harapannya agar semua satker sudah menyampaikan dan tentunya kualitas capaian output dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak lupa pula Warid menyampaikan bahwa layanan KPPN Tanjung Balai adalah layanan yang tanpa biaya atau berbiaya 0 rupiah. (lis)
