Medan, 22/8 (indonesiaaktual.com) -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar (OP) untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasar.
“OP diharapkan bisa menormalkan kembali
harga beras sehingga terjangkau masyarakat, ”
ujar Gubernur Bobby Nasution di Medan, Rabu (20/8/2025).
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.
Hadir juga para kepala daerah se-Sumut.
Bobby Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berkomunikasi dengan Bulog dalam rangka pengendalian harga beras.
Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, katanya, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok itu.
“Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100 per kg. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” ujar Bobby.
Dari angka tersebut, lanjutnya, pihak Bulog menargetkan adanya OP di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut, setiap bulannya.
Untuk program itu, para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa OP dibuat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog,”ujar Bobby.
Beberapa komoditi diketahui juga mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut.
Ternyata penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh seehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menilai, dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.
Secara otomatis, katanya, juga akan mampu membuat harga lebih stabil.
Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, koperasi/gerai instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN adalah sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat.
Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama,” katanya.
Termasuk juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal.
Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Data itu penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.
“Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat,” katanya.
Untuk teknisnya, ujarnya, silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota.
Karena itu, ujar Amelia, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Sebab, ujar dia, hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut.
Mendampingi Gubernur Sumut, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap dan sejumlah pejabat lainnya. (lis)
