Medan, 9/9 (indonesiaaktual.com) – Persentase pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok-kelompok tani hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini dinilai masih jauh sekali dari yang diharapkan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara (Kadis LHK Sumut), Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.A.P menyebutkan, hal itu terlihat dari masih banyak luasan yang dapat dimanfaatkan melalui perhutanan sosial.
“Jika itu dilakukan, mampu menunjang perekonomian masyarakat sekitar hutan,” ujar Heri Wahyudi Marpaung.
Heri menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada kegiatan Pengesahan RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) – RKT (Rencana Kerja Tahunan) dalam rangkaian Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan yang diselenggarakan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) di Grand Mercure Medan Cipta Medan Angkasa, Selasa (9/9/2025).
Acara itu akan berlangsung selama 3 hari yakni 9- 11 September 2025.
Menurut Heri, kegiatan itu merupakan satu rangkaian yang sangat baik sekali dalam mendorong pemerintah, terkhusus DLHK.
“Ada 50 kelompok tani hutan yang hadir dari berbagai daerah di Sumut, dan kegiatan seperti ini akan dilanjutkan untuk menjangkau lebih luas. Kalau melihat dari 33 kabupaten kota di Sumut, jumlah ini baru mencakup sekitar 20 kabupaten kota yang ada di Sumut,”ujarnya.
Diakui Heri, banyak kabupaten kota di Sumut yang saat ini belum memahami dan menyikapi perkembangan terkait pengelolaan, pengolahan, dan pemanfaatan kawasan hutan.
Pihaknya, kata da, menyadari belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah.
“50 kelompok ini merupakan cikal bakal yang akan memberikan contoh kepada daerah-daerah lain, ataupun menjadi embrio kepada kelompok-kelompok yang akan mengajukan perhutanan sosial, sehingga meningkatkan perekonomian di masyarakat,”ujarnya.
Bagian yang sangat penting lainnya, sebut Heri, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui pengesahan RKPS maupun RKT nantinya menjadi agen perubahan di masyarakat.
“Beri peluang kepada masyarakat di daerah, sehingga bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam pemanfaatan kawasan hutan sosial di wilayah Sumut,” katanya.
Dari luasnya hutan di Sumut, menurut data ada 291 Kelompok Perhutanan Sosial mencakup 103.000 gektare dari target 546.009 hektare.
“Berbagai bentuk pemanfaatan hutan yang bisa diakses, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, kemitraan kehutanan, begitu juga dengan hutan adat. Dari data yang kami miliki, Sumut masih 21,2 persen dari target PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial). Ini masih bisa diberdayakan kepada masyarakat yang ada di Sumut,”ujar Heri.
Banyak bentuk pemanfaatan hutan selain penanaman, seperti untuk pengembangan tanaman kopi, juga ada kemenyan, yang merupakan pemanfaatan yang selama ini banyak dianggap bahwa kemenyan untuk hal-hal mistis.
“Ternyata, kemenyan itu adalah sumber untuk pengikat aroma parfum. Dan ini adalah terobosan dan inovasi yang cukup baik, sehingga masyarakat menikmati hasil hutan melalui kelompok tani tersebut, memberikan manfaat yang luar biasa nilai jualnya, sehingga perekonomian di masyarakat semakin baik dan meningkat,” ujarnya.
Heri mengapresiasi terkhusus kepada PETAI yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk menyatukan persepsi terkait dengan bagaimana pemanfaatan perhutanan sosial yang ada di Sumut.
50 kelompok yang ada diharapkan menjadi garda terdepan bagi pengembangan kelompok-kelompok pemanfaatan perhutanan sosial yang ada di Sumut.
“Tujuannya hutan bisa dimanfaatkan dan menunjang perekonomian di masyarakat. Sama-sama kita melihat bahwa pemanfaatan hutan ini sudah memiliki ketentuan dan aturan yang mana menunjang perekonomian di masyarakat,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Masrizal Saraan menambahkan, pengesahan 50 RKPS dan RKT itu adalah tonggak penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Sumatera Utara.
Dokumen-dokumen ini , katanya, bukan hanya formalitas administrasi, melainkan peta jalan nyata bagi kelompok tani hutan untuk mengelola kawasan dengan prinsip lestari, produktif, dan berkeadilan.
PETAI melihat momentum itu sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi multipihak, pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor usaha, dapat menghasilkan terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan.
“Kita semakin optimis bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberi akses kelola, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi usaha rakyat, penguatan kelembagaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional pengurangan emisi dan sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon,”ujar Masrizal.
Adapun tantangan berikutnya , ujar dia, adalah memastikan apa yang direncanakan benar-benar diimplementasikan, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan kita bersama. (lis)
