Medan, 17/9 (indonesiaaktual.com) –
Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M menilai pemerintah perlu memberi dukungan kepada pengusaha transportasi angkutan
darat khususnya angkutan kota (angkot) seperti kucuran kredit untuk peremajaan angkutannya.
“Dengan angkutan yang layak, maka layanan kepada penumpang bisa lebih maksimal dan termasuk membuat indah wajah perkotaan dan menjaga kebersihan udara,” ujarnya di Medan, Rabu (17/9/2025).
Dia berbicara usai acara Dialog Aspirasi Sumut
“Menyoal Kenyamanan Transportasi Publik” yang digelar RRI Medan, Rabu.
Selain Parlindungan Purba, pembicara lain di acara itu yakni Annisa Octavi Sheren, Ketua Badan Pengurus Harian Perempuan Hari Ini dan
Israel Situmeang, Ketua Kesatuan Supir & Pemilik Angkutan Umum Sumut.
Menurut Parlindungan Purba, angkot masih diperlukan di kota/kabupaten Indonesia seperti Kota Medan.
Alasannya, selain jumlah masyarakat kelas menengah bawah masih banyak dan anak sekolah juga masih memerlukan angkot .
Ketergantungan kepada angkot, katanya, juga masih tinggi karena bus massal yang disediakan pemerintah juga belum maksimal jumlahnya dan rutenya juga belum semuanya tersedia seperti yang dilakoni angkot.
‘Ojol (ojek online) memang sudah ada, tapi tarifnya masih lebih tinggi dari angkot. Jadi angkot masih dibutuhkan,”katanya.
Oleh karena itu, ujar Parlindungan Purba, pemerintah perlu mendorong penggunaan armada angkot yang lebih modern dan nyaman untuk meningkatkan kualitas layanan.
Agar tepat sasaran dan tidak bermasalah dalam pembayaran kredit yang merugikan perbankan, katanya, diperlukan penjamin seperti koperasi.
//Perlu Regulasi dan Pengawasan//
Agar angkot tidak merusak tataan kota dan bisa maksimal melayani masyarakat, maka menurut Parlindungan Purba, diperlukan juga regulasi dan pengawasan.
Regulasi, mulai dari peraturan yang jelas dan tegas tentang operasional angkot, termasuk rute, tarif, dan kualitas layanan.
Ada pun pengawasan yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa para pengemudinya mematuhi peraturan yang berlaku.
//Bangun Infrastruktur //
Selain peraturan dan pengawasan, pembangunan infrastruktur untuk angkot sangat diperlukan.
Infrastruktur mulai terminal dan halte yang memadai, nyaman dan aman.
Kemudian pengembangan rute angkot yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengemudi juga dinilai perlu diberi pelatihan /peningkatan mengemudi agar bisa menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.
//Integrasi dengan Moda Transportasi Lain//
Menurut Parlindungan yang juga tokoh masyarakat Sumut itu, hal penting dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan pengaturan rute angkot yang terintegrasi dengan transportasi umum lainnya seperti bus, pelabuhan dan kereta api
untuk memudahkan perjalanan penumpang.
“Seperti transportasi ke bandara yang sudah dilayani angkutan bus/massal yang memudahkan penumpang di dan ke bandara,” katanya.
Bahkan sejalan dengan era masa kini dimana menggunakan pembayaran non tunai, bisa juga dilakukan di pembayran angkot. (lis)
