Medan, 21/4 (indonesiaaktual.com) – BKKBN mengingatkan pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa diatasi pemerintah sendiri, tetapi harus berkolaborasi dan khususnya harus dimulai dari lingkungan keluarga.
“Lintas sektor dan lintas elemen harus berkolaborasi dan menanganinya secara komprehensif berjenjang, dimulai dari subsistem keluarga. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, ” ujar Plt Debuti Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr Irma Ardiana, MAPS di Medan, Minggu (21/4/2024).
Dia mengatakan itu saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Stunting 2024 yang digelar dalam rangkaian Perayaan Nyepi Nasional.
Acara itu digelar Panitia Perayaan Nyepi Nasional Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat bersama Panitia Nyepi BUMN 2024.
Selain dr Irma, pembicara lainnya di seminar itu,Dra Dewa Ayu Laksmi, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementrian PPPA dan Catherine Natasya, Asisten Manager Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut.
Dengan berkolaborasi dan menanganinya secara komprehensif berjenjang, dimulai dari subsistem keluarga, maka diyakini target nasional untuk menurunkan pravelensi stunting pada angka 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai.
Irma menegaskan, stunting disebabkan beberapa faktor khususnya kemiskinan.
Oleh karena itu angka kemiskinan juga harus diturunkan dan itu juga harus melibatkan banyak elemen.
“Termasuk meningkatkan kesadaran keluarga khususnya kaum ibu untuk memeriksakan bayinya rutin ke posyandu guna memastikan kesehatan bayi,” katanya.
Dengan cara memastikan perkembangan anak, maka kalau terjadi stunting bisa diatasi dengan tepat.
“Ibu yang baru menikah juga harus melakukan pencegahan hadirnya anak stunting dengan memperbaiki gizi dan menjaga kesehatan khususnya saat sedang hamil,”katanya.
Dia.mengakui, sulitnya penanganan stunting juga akibat aspek perubahan prilaku masyarakat untuk hidup sehat masih rendah.
“Sumut harus meningkatkan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting karena masuk dalam 4 besar jumlah kasus stunting terbanyak di Indonesia,” katanya.
Angka stunting terbanyak di Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708,Jawa Tengah sebanyak 508.618 Sumut sebanyak 347.437 kasus, dan Banten 265.158 kasus.
“Secara nasional, salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus stunting di Indonesia adalah edukasi pranikah,” katanya.
Untuk pasangan yang akan menikah dan baru menikah, harus memiliki pemahaman tentang usia tepat untuk mengandung, gizi yang tepat untuk ibu hamil, dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
Dia memberi contoh, di Bali, angka stuntingnya paling rendah karena maayarakatnya punya adat istiadat lokal tentang izin dan edukasi pranikah dari tokoh adat.
Kemudian ada juga adat lokal yang digunakan sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan.
Hal- hal itu menambah pengetahuan pasangan dalam berumah tangga.
Apalagi, katanya, perekonomian masyarakat di Bali semakin membaik yang didorong sektor pariwisata.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementrian PPPA RI, Dra Dewa Ayu Laksmi menjelaskan, strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender (KG), yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sangat membantu mencegah dan menangani stunting.
Menurut dia, ada lima langkah yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menangani stunting.
Pertama, kolaborasi dengan pemda dalam penanganan anak yang stunting atau
keluarga yang berisiko memiliki anak stunting.
Kedua, sosialisasi dan advokasi secara massif terkait upaya peningkatan kondisi dan kualitas 1000 HPK anak-anak dan remaja.
Ketiga, memberikan dukungan dengan mendorong keterlibatan lintas sektor misalnya relawan KAS, Puspaga, Relawan Desa dan.lainnya untuk mendampingi keluarga risiko stunting.
Keempat, penguatan edukasi dan advokasi pada keluarga risiko stunting tidak hanya penerapan makanan bergizi seimbang, namun juga terkait penguatan pemahaman terkait pola hidup sehat, sanitasi, air bersih dan lain-lain.
Kelima yakni penguatan pemantauan dan evalusi yang melibatkan lintas sektor.
Selain Kementerian PPPA mengembangkan model Desa Ramah Perempuan dan Anak dimana desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
Ketua Panitia Perayaan Nyepi Tahun Saka 1946/2024 Masehi, Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi sangat relevan dengan tema stunting itu karena ingin bersama-sama mencapai nilai kedamaian dan kekayaan di Indonesia.
Menurut dia, dengan kegiatan mengangkat tema stunting itu bisa mengedukasi masyarakat.
“Semua agama berkaitan dengan hubungan Tuhan ke manusia dan manusia ke manusia sehingga tema stunting diangkat sebagai persembahan mengedukasi masyakarat, dan ini termasuk dalam kerukunan umat beragama,” katanya.
Indonesia, ujar dia, mempunyai prioritas Indonesia Emas pada 2045 dan pengentasan stunting adalah salah satu jalannya,
“Indonesia bisa jaya kalau generasinya sehat dan unggul,” ujar Ketut Gede.
Ketua PHDI Sumut, Surya berterima kasih karena PHDI Sumut telah dipercaya oleh PHDI Pusat bersama segenap komponen lainnya, baik dari Panitia Perayaan Nyepi BUMN Tahun 2024, Persadha Pusat, dan semua pihak, dalam melaksanakan kegiatan seminar dengan tema stunting itu.
“Seminar itu sangat penting dilaksanakan, mengingat angka stunting di Sumut yang masih menyisakan PR bersama, “katanya.
Dia menyebutkan, pemerintah Sumut dan Pemerintah Kota Medan terus memiliki komitmen serius dalam menekan angka stunting sesuai arahan Presiden dimana di tahun 2024 angka stunting bisa tinggal atau mencapai 14 persen.
Surya menegaskan, PHDI Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumut berperan aktif membantu pemerintah mencari solusi dari permasalahan stunting, sehingga bisa dicegah sampai ke akar-akarnya.
Seminar stunting itu dihadiri 150 peserta dari perwakilan dinas-dinas terkait di Sumut dan Kota Medan, Ibu PKK, perwakilan PHDI Se Sumut, Ormas Hindu Se Sumut.
Kemudian Kampus Unimed, Kampus USU, dan tokoh-tokoh masyarakat .
“Harapannya mimpi besar untuk generasi emas di tahun 2045 dapat terwujud dengan baik dan lancar, dan apa yang diamanatkan Presiden Jokowi dapat bersama dijalankan,” ujar Surya. (lis)
