Medan, 27/6 (indonesiaaktual.com)– Guru Besar bidang Information Teknologi (IT) Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer, tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Dia mengatakan itu menanggapi soal Server Pusat Data Nasional Sementara ( PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024).
Serangan siber Ransomware itu membuat PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi hingga kini.
“Di dunia keamanan komputer, tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.Namun penting security awareness culture
alias budaya berhati-hati,”katanya di Jakarta, Rabu (26/6/2024)
Dia menegaskan, dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas.
Di negara-negara maju pun, katanya, konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan.
Hal itu, ujar dia, sama saja dengan sebuah rumah.
Secanggih apapun pengamanan rumah, tidak ada yang mau menjamin bahwa rumah seseorang tidak akan kemalingan, kerampokan, atau kejatuhan meteor.
“Makanya dalam keamanan, yang paling penting adalah security awareness culture alias budaya berhati-hati,” ujarnya.
Guru Besar pertama di bidang IT di Indonesia itu menegaskan bahwa di jagat pengamanan komputer, harus selalu mematuhi tata kelola keamanan (security governance) yang baik.
“Misalnya menerapkan berbagai standar keamanan komputer yang ada, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan, paling tidak mengurangi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Sama kan dengan pengamanan fisik seperti mengamankan rumah atau mobil,”katanya
Security governance meliputi analisa risiko apa saja yang bisa terjadi, meliputi skenario pelanggaran keamanan, aktor, probabilitas, dan dampaknya.
Kemudian, dilakukan penanganan risiko mulai dari peralatan misalnya untuk deter, defend, dan detect, sampai ke prosedur yang harus dijalankan ketika terjadi pelanggaran keamanan misalnya peosedur tanggap darurat sampai ke pemulihan.
Rektor Universitas Pancasila itu juga memaparkan, lembaga-lembaga yang bonafide pasti punya security plan yang komprehensif, bahkan mungkin mengikuti standar-standar yang lazim.
“Kalau melihat kejadian dengan PDN, dan beberapa kasus sebelumnya yang pernah saya tangani, tidak adanya security plan yang baik itulah penyebab ketika terjadi pelanggaran maka tidak dapat ditangani dengan baik,” ujarnya.
Prof Marsudi yang juga Dewan Pengarah BRIN itumencontohkan, yang paling sering terjadi adalah tidak adanya skenario ketika terjadi peretasan dan tidak punya disaster recovery plan bahkan tidak punya business continuity plan.
“Jangankan itu, banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta di Indonesia, cyber risk assessment saja nggak punya, baru kelabakan ketika sudah dijebol,”ujarnya. (lis)
