Samosir, Sumut, 28/2 (indonesiaaktual.com)– Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Dr Effendi Muara Sakti Simbolon menyebutkan, Hak Angket DPR RI itu tidak main-main.
” Begitu sekali bergulir bisa bahaya karena Hak Angket di atas interpelasi,”ujarnya di Samosir, Selasa (27/2/2024).
Effendy mengatakan itu ketika ditanya wartawan di sela Acara Pesta Bona Taon PSBI 2024 di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Samosir, Sumut.
Effendy Simbolon yang juga anggota DPR RI Komisi 1 itu menjelaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali tiga hak, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.
Kalau Hak Interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Maka Hak Angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Kesimpulan Angket itu hasilnya bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Effendy.
Effendi Simbolon menyebutkan, jika Hak Angket nantinya bergulir dan dibuktikan bahwa dugaan yang diajukan bisa terbukti, maka jadi dasar untuk meminta penetapan oleh MK.
Terkait hal itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak main-main menghadapi itu.
“Saya kira, artinya tidak akan menganggap remeh. Tapi, sejauh mana 4 atau 5 partai serius, tentu harus punya kesiapan cukup, bukti yang jelas/kuat dan yang mempunyai kategori terstruktur, sistematis, dan masif,” ujarnya.
Jika memenuhi persyaratan, pada 5 Maret 2024, saat dimulainya persidangan atau kemungkinan tidak lama setelah itu bisa naik ke paripurna.
“Karena kalau dihitung jumlahnya sudah lebih 300, tanpa PPP juga sudah cukup, kuorum pengajuan, kuorum paripurna, kuorum juga keputusan. Tapi, kita lihat itu nanti ditentukan minggu depan, kita lihat seperti apa,” ujar Effendy.
Saat ini, dia meminta masyarakat untuk tetap menunggu hitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Soal hasil Pilpres, katanya, kita tahu semua “quick count” maupun “real count” belum jadi ukuran.
Nanti ada hitung manual yang dilakukan secara berjenjang di tanggal 20 Maret 2024.
Effendi berpandangan hasilnya kurang lebih tidak akan jauh berbeda.
Menurut dia, wajar saja ada pasangan-pasangan Capres dan Cawapres yang tidak bisa menerima hasil untuk yang menang/unggul.
Kalau kita sering mengatakan siap kalah siap menang, itu sebenarnya hanya jargon saja, enggak ada orang yang siap kalah.
Tetapi hendaknya, siapapun yang menang hendaknya juga bisa merangkul yang kalah, dan yang kalah juga harus legowo.
“Lihat ini rakyat-rakyat di pelosok, mana peduli apa yang terjadi di Jakarta. Enggak peduli, hanya berfikir bagaimana keluarganya sehat, anaknya bisa berpendidikan, anaknya punya kehidupan yang lebih baik,”ujarnya.
Oleh karena itu, Effendy mengingatkan agar pejabat dan lainnya khususnya di Jakarta jangan egois memikirkan diri sendiri atau kelompoknya.
“Rakyat harus difikirkan. Mereka tanggung jawab semua, ” katanya. (lis)
